Pamong praja. Pamong praja ( Jawa: ꧋ꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦿꦗ) adalah aparatur penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban pemerintah daerah di lingkungan Kemendagri, koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, serta pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Secara bahasa, istilah
Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa pataka. 13. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal, yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah pakaian yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Sat Pol PP. 14. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik
Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dan penghapusan fungsi tersebut pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pariaman ; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Bagian Kedelapan mengenai Satuan Polisi

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja terkait mengawasi peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan dan menghadapi hambatan yang ada, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9 (1) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi terdiri dari Tipe A dan Tipe B. (2) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A, terdiri dari : a. Kepala;
Toggle navigation menu SATPOL PP. Jl. Blora-Cepu Km. 5 Jepon Telp. (0296) 4319051 Fax. (0296) 4319052. satpolpp@blorakab.go.id
Upaya Peningkatan Kepatuhan dan Pengawasan, Bupati Amirudin Hadiri Pemusnahan Barang Ilegal. December 11, 2023. PEMERINTAH KAB. BANGGAI M E N G U C A P K A N SELAMAT & SUKSES ATAS TERPILIHNYA Ir. H. AMIRUDIN, MM.,AIFO (BUPATI BANGGAI) SEBAGAI KETUA UMUM KONI KABUPATEN BANGGAI PERIODE 2023 – 2027 PADA MUSYAWARAH OLAHRAGA KABUPATEN (MUSORKAB eMRb.
  • 1r5ywxf945.pages.dev/889
  • 1r5ywxf945.pages.dev/338
  • 1r5ywxf945.pages.dev/377
  • 1r5ywxf945.pages.dev/484
  • 1r5ywxf945.pages.dev/746
  • 1r5ywxf945.pages.dev/633
  • 1r5ywxf945.pages.dev/605
  • 1r5ywxf945.pages.dev/853
  • 1r5ywxf945.pages.dev/375

    • lambang polisi pamong praja